Bandar Lampung – Sebuah insiden keracunan makanan terjadi di SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung, yang menyebabkan sejumlah siswa kelas 4 dirawat di rumah sakit. Menurut laporan orang tua siswa, ada 3 siswa yang dirawat di RS Urip, sementara 15 siswa lainnya dirawat di rumah sendiri serta orang tua siswa mengeluhkan bahwa biaya pengobatan tidak di cover oleh BPJS, Meskipun mereka telah membayar iuran BPJS secara rutin.
Namun, Kepala BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Yessy Rahimi, memberikan klarifikasi bahwa jika keracunan tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan, maka biaya pengobatan akan dijamin oleh pemerintah, bukan BPJS Kesehatan. Jika tidak ditetapkan sebagai KLB, maka penjaminan JKN untuk pasien di RS Urip sudah dikonfirmasi oleh staf BPJS Kesehatan, dan biaya pengobatan akan dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk itu kami juga akan koordinasi kedinas kesehatan agar masalah ini bisa terselesaikan tanpa merugikan pengguna bpjs
Pihak sekolah menyatakan bahwa mereka belum mengetahui secara pasti apakah kejadian keracunan makanan tersebut benar-benar disebabkan oleh makanan dari MBG. Namun, pihak sekolah telah memberikan sampel makanan kepada BPOM untuk diperiksa lebih lanjut.
Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tanggung jawab atas kejadian ini adalah tanggung jawab bersama, dengan pihak sekolah sebagai penerima manfaat dan penyedia makanan adalah pihak BGN melalui SPPI dan Dapur MBG. Pihak sekolah dan Dinas terus berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten, termasuk Dinas Kesehatan, Puskesmas, Lurah, Camat, dan SPPI.
Pihak SPPI telah berkoordinasi dengan BPOM dan telah meminta untuk distop sementara kegiatan operasional dapur sambil menunggu hasil investigasi. BPJS Kesehatan juga akan segera melakukan konfirmasi ke RS Urip untuk memastikan status penjaminan biaya pengobatan bagi pasien keracunan makanan di SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung.
Kasus ini masih dalam proses investigasi dan penanganan oleh pihak berwenang. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak siswa dan orang tua mereka dipenuhi, terutama terkait dengan akses ke layanan kesehatan yang memadai.
